To:
Dahlan Iskan, Menteri BUMN
Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia
Ignasius Jonan, Direktur Utama PT KAI
Ifdhal Kasim, Ketua Komnas HAM Indonesia
Syarief Hasan, Menteri Koperasi dan UKM
E.E. Mangindaan, Menteri Perhubungan
Dahlan Iskan, Menteri BUMN
Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia
Ignasius Jonan, Direktur Utama PT KAI
Ifdhal Kasim, Ketua Komnas HAM Indonesia
Syarief Hasan, Menteri Koperasi dan UKM
E.E. Mangindaan, Menteri Perhubungan
Malam 29 Desember 2012, seorang nenek menangis karena tidak tahu lagi
bagaimana nasib kuliah anaknya ke depan disebabkan pekerjaannya harus
selesai di malam tersebut. Malam tanggal 29 Desember 2012, puluhan orang
terancam kembali masuk ke dunia kriminal setelah sebelumnya mereka
bekerja sebagai pedagang. Di malam 29 Desember itu juga, ratusan manusia
panik karena mulai besoknya mereka tidak lagi bekerja sebagaimana
hari-hari biasanya. Semua ini terjadi karena penggusuran sepihak yang
dilakukan oleh PT KAI.
PT KAI menggusur kios-kios pedagang di sekitar peron dengan dalih kenyamanan penumpang. Penggusuran tersebut, sayangnya, dilakukan secara sepihak tanpa negosiasi terlebih dahulu dengan para pedagang. Banyak diantara para pedagang mengaku dan menunjukkan kontrak yang masih berjalan dengan PT KAI sampai tahun 2013, akan tetapi PT KAI sama sekali tidak mau tahu akan hal itu dan bersikukuh menggusur semua kios saat itu juga, padahal prosedur yang harus ditempuh oleh PT KAI dalam kontrak mereka dengan pedagang adalah musyawarah mufakat harus menjadi langkah awal di setiap penggusuran. Selain itu, para pedagang pun diberi waktu yang sangat singkat untuk mempersiapkan penggusuran dan mencari sendiri tempat baru mereka, yaitu sekitar satu bulan bahkan ada yang hanya diberi waktu 15 hari! Tidak cukup dengan tindakan sepihak yang semena-mena, PT KAI juga mengerahkan tentara dan aparat bersenjata dalam penggusuran tersebut yang seharusnya dikerahkan pemerintah untuk melindungi masyarakat dari ancaman perang. Pengerahan aparat ini menimbulkan korban luka-luka di beberapa stasiun seperti di Stasiun Lenteng Agung.
Dampak dari penggusuran ini, dalam satu stasiun saja, menyebabkan ratusan pedagang terancam nasib hidupnya karena penggusuran sepihak PT KAI sama sekali tidak mau bernegosiasi mengenai hak pedagang yang ada dalam kontrak, tidak mau memberikan relokasi untuk tempat berdagang mereka atau tidak mau ganti rugi sedikitpun atas hak-hak pedagang yang tercederai. Padahal para pedagang, mahasiswa dan advokat yang mendampingi mereka bersedia untuk digusur asalkan ada relokasi dan ganti rugi yang jelas atas hak-hak mereka. PT KAI melakukan penggusuran ini kepada puluhan bahkan ratusan stasiun yang dengan pola penggusuran yang sama. Dan ini semua berada di bawah komando pimpinan Direktur Utamanya, yaitu Ignasius Jonan.
Pihak mahasiswa, LBH Jakarta dan Komnas HAM sudah beberapa kali mendesak Ignasius Jonan untuk berdialog menegosiasikan hak-hak pedagang yang tercederai tersebut. Akan tetapi Ignasius Jonan selalu menolak. Dari sini jelas sekali terlihat Dirut PT KAI tidak memiliki niat sama sekali untuk memperhatikan hak ribuan manusia yang berkontrak dengannya dan sekarang nasib ribuan manusia tersebut dihantui ketakutan yang amat besar, sebagian dari mereka terancam masuk ke dunia kriminal kembali, pendidikan anak-anak mereka terancam terhambat karena masalah biaya, dan satu-satunya mata pencaharian tempat mereka bisa bertahan hidup, hilang. Semua ini terjadi karena Ignasius Jonan bertindak seenaknya, mengabaikan hak orang-orang tersebut yang seharusnya bisa dinegosiasikan.
Untuk itu, mari desak Ignasius Jonan menghormati hak-hak masyarakat di sana. Cukup sudah nasib ratusan manusia menjadi tidak jelas, cukup sudah angka kriminalitas bertambah, cukup sudah nasib para pelajar terancam, dan cukup sudah potensi pengangguran ini meningkat. Mari desak pemerintah dan PT KAI untuk menghentikan pola penggusuran seperti ini dan segera merelokasi para pedagang yang digusur tersebut ke tempat baru sehingga mereka dapat bekerja sebagaimana biasanya.
Petisi ini disampaikan untuk menuntut 4 hal kepada pemerintah dan PT KAI:
1. Hentikan penggusuran yang dilakukan tanpa negosiasi dan mengabaikan hak-hak pedagang seperti yang selama ini dilakukan oleh PT KAI di bawah pimpinan Ignasius Jonan.
2. Desak Dirut PT KAI, Ignasius Jonan, agar memenuhi panggilan Komnas HAM untuk berdialog dengan pedagang, mahasiswa dan LBH.
3. Ganti kerugian para pedagang yang tercederai hak-haknya.
4. Hentikan penggusuran menggunakan aparat keamanan seperti TNI dan Polisi bersenjata.
Gerakan ini bisa terus berkembang baik dari metode maupun dari tujuannya jika yang Bapak tidak memenuhi tuntutan ini. Kami mendesak agar petisi ini ditindaklanjuti dengan serius dan tuntutan yang ada di dalamnya dipenuhi demi keadilan.
PT KAI menggusur kios-kios pedagang di sekitar peron dengan dalih kenyamanan penumpang. Penggusuran tersebut, sayangnya, dilakukan secara sepihak tanpa negosiasi terlebih dahulu dengan para pedagang. Banyak diantara para pedagang mengaku dan menunjukkan kontrak yang masih berjalan dengan PT KAI sampai tahun 2013, akan tetapi PT KAI sama sekali tidak mau tahu akan hal itu dan bersikukuh menggusur semua kios saat itu juga, padahal prosedur yang harus ditempuh oleh PT KAI dalam kontrak mereka dengan pedagang adalah musyawarah mufakat harus menjadi langkah awal di setiap penggusuran. Selain itu, para pedagang pun diberi waktu yang sangat singkat untuk mempersiapkan penggusuran dan mencari sendiri tempat baru mereka, yaitu sekitar satu bulan bahkan ada yang hanya diberi waktu 15 hari! Tidak cukup dengan tindakan sepihak yang semena-mena, PT KAI juga mengerahkan tentara dan aparat bersenjata dalam penggusuran tersebut yang seharusnya dikerahkan pemerintah untuk melindungi masyarakat dari ancaman perang. Pengerahan aparat ini menimbulkan korban luka-luka di beberapa stasiun seperti di Stasiun Lenteng Agung.
Dampak dari penggusuran ini, dalam satu stasiun saja, menyebabkan ratusan pedagang terancam nasib hidupnya karena penggusuran sepihak PT KAI sama sekali tidak mau bernegosiasi mengenai hak pedagang yang ada dalam kontrak, tidak mau memberikan relokasi untuk tempat berdagang mereka atau tidak mau ganti rugi sedikitpun atas hak-hak pedagang yang tercederai. Padahal para pedagang, mahasiswa dan advokat yang mendampingi mereka bersedia untuk digusur asalkan ada relokasi dan ganti rugi yang jelas atas hak-hak mereka. PT KAI melakukan penggusuran ini kepada puluhan bahkan ratusan stasiun yang dengan pola penggusuran yang sama. Dan ini semua berada di bawah komando pimpinan Direktur Utamanya, yaitu Ignasius Jonan.
Pihak mahasiswa, LBH Jakarta dan Komnas HAM sudah beberapa kali mendesak Ignasius Jonan untuk berdialog menegosiasikan hak-hak pedagang yang tercederai tersebut. Akan tetapi Ignasius Jonan selalu menolak. Dari sini jelas sekali terlihat Dirut PT KAI tidak memiliki niat sama sekali untuk memperhatikan hak ribuan manusia yang berkontrak dengannya dan sekarang nasib ribuan manusia tersebut dihantui ketakutan yang amat besar, sebagian dari mereka terancam masuk ke dunia kriminal kembali, pendidikan anak-anak mereka terancam terhambat karena masalah biaya, dan satu-satunya mata pencaharian tempat mereka bisa bertahan hidup, hilang. Semua ini terjadi karena Ignasius Jonan bertindak seenaknya, mengabaikan hak orang-orang tersebut yang seharusnya bisa dinegosiasikan.
Untuk itu, mari desak Ignasius Jonan menghormati hak-hak masyarakat di sana. Cukup sudah nasib ratusan manusia menjadi tidak jelas, cukup sudah angka kriminalitas bertambah, cukup sudah nasib para pelajar terancam, dan cukup sudah potensi pengangguran ini meningkat. Mari desak pemerintah dan PT KAI untuk menghentikan pola penggusuran seperti ini dan segera merelokasi para pedagang yang digusur tersebut ke tempat baru sehingga mereka dapat bekerja sebagaimana biasanya.
Petisi ini disampaikan untuk menuntut 4 hal kepada pemerintah dan PT KAI:
1. Hentikan penggusuran yang dilakukan tanpa negosiasi dan mengabaikan hak-hak pedagang seperti yang selama ini dilakukan oleh PT KAI di bawah pimpinan Ignasius Jonan.
2. Desak Dirut PT KAI, Ignasius Jonan, agar memenuhi panggilan Komnas HAM untuk berdialog dengan pedagang, mahasiswa dan LBH.
3. Ganti kerugian para pedagang yang tercederai hak-haknya.
4. Hentikan penggusuran menggunakan aparat keamanan seperti TNI dan Polisi bersenjata.
Gerakan ini bisa terus berkembang baik dari metode maupun dari tujuannya jika yang Bapak tidak memenuhi tuntutan ini. Kami mendesak agar petisi ini ditindaklanjuti dengan serius dan tuntutan yang ada di dalamnya dipenuhi demi keadilan.
Sincerely,
[Your name]
[Your name]
Komentar
Posting Komentar